Hoax, Definisi Hingga Ilusi Sufi

A hoax is a deliberately fabricated falsehood made to masquerade as the truth.[1] It is distinguishable from errors in observation or judgment,[1] rumors, urban legends, pseudosciences and April Fools’ Day events that are passed along in good faith by believers or as jokes.[2]
hoak
Definisi hoax di atas saya ambil dari wikipedia. Mungkin saking seringnya kata itu kita pakai dalam ucapan lisan maupun tulisan, sebentar lagi akan dimasukkan dalam KBBI (atau sudah?). Mungkin ada padanan katanya dalam litelatur bahasa Nusantara, mungkin juga akan digunakan panduan pembentukan kata serapan.

Pastilah kata itu akan menjadi [hoak] karena setahu saya tidak ada bentuk fonem [ax] dalam bahasa Indonesia. CMIIW.

Merujuk kepada definisi yang diberikan oleh wikipedia di atas, bisa diterjemahkan secara bebas bahwa hoax merupakan berita khayal. Ya, khayal. Yang tidak ada, diada-adakan. Atau sebagian memang ada, namun dibumbui sana-sini sehingga menjadi khayalan belaka.

Kalau dicari wujudnya, hoax seperti angin. Tidak tersentuh, namun imbasnya terasa. Kadang semilir yang dibiarkan berlalu, kadang seperti taifun yang merusak segala.

Pada tingkat paling imajiner, hoax kerap kali disembah layaknya Tuhan. Yang keberadaanya diyakini benar sampai ke relung kebatinan tiap insan. Seperti seorang sufi, yang memilih sendiri bercengkrama dengan Tuhannya. Pembuat hoax dan para penyebar hoax juga asik sendiri menikmati kesendiriannya bersama hoax.

Sayangnya, hoax hanyalah khayalan yang menyamar menjadi bentuk paling riil. Kalau ia sampai dikultuskan layaknya mengkultuskan seorang nabi atau wali, maka sejatinya penyembah hoax tak jauh berbeda dengan pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Tidak masuk akal, seperti karomah menggandakan uang yang dikatakan dimiliki Taat Pribadi. Benar-benar tidak masuk akal, terlebih sekarang zaman e-cash. Tapi nyatanya, banyak yang percaya dan membabtis dirinya sendiri sebagai pengikut Taat Pribadi, dari kalangan terpelajar sekalipun.

Samalah seperti hoax. Tidak masuk akal. Benar-benar muskil. Tapi banyak yang menuhankannya, termasuk kalangan terdidik yang sebagian waktunya dihabiskan untuk menggerogoti bangku sekolah. (Yusti Nurul Agustin)

Demi Kemanusiaan, Jangka Waktu Pengajuan Grasi Lebih dari Satu Tahun Sejak “Inkracht”

Su’ud Rusli sang terpidana mati kasus Asabri boleh sedikit bersenang hati. Upayanya menghindari hukuman mati kembali terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Pengujian Undang-Undang Grasi. Dalam amar putusannya,  Mahkamah menyatakan pengajuan grasi tidak dibatasi waktu satu tahun lagi sejak inkracht.

Kesempatan sekali lagi untuk menghindari hukuman mati. Kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki diri. Kesempatan sekali lagi untuk memberdayakan diri untuk lingkungannya. Itulah yang diharapkan Su’ud Rusli saat mengajukan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Grasi dengan nomor perkara  107/PUU-XIII/2015 September tahun lalu.

Harapan itu dilontarkan dari mulutnya sendiri saat sidang perdana perkara ini digelar untuk pertama kalinya di Ruang Sidang Pleno MK pada 9 September 2015 lalu.  Hadir didampingi petugas Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya, Su’ud Rusli meminta ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang membatasi waktu pengajuan grasi dibatalkan. Pasal tersebut mengatur bahwa pengajuan grasi oleh terpidana paling lama diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum mengikat (inkracht).

“Sebagai orang yang berjiwa prajurit, saya tidak pernah berani meminta apa pun kepada negara, juga tidak berani meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan ini. Keinginan saya hanyalah masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pinta Su’ud Rusli mengiba kala itu di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Demi membuktikan dirinya masih pantas untuk diberikan kesempatan hidup lebih lama lagi, Su’ud mengaku telah melakukan perbuatan baik selama ditahan di Lapas Kelas 1 Porong, Surabaya. Selama menjadi warga binaan Lapas Kelas 1 Porong Surabaya, Su’ud mengaku telah mengoordinasi berbagai kegiatan pembinaan kepada sesama warga binaan. Misalnya saja, kegiatan pembinaan kerja pembuatan berbagai produk sampai kegiatan pembinaan peningkatan disiplin bagi warga binaan lainnya.

Substansi Permohonan

Berbekal perbuatan baiknya sebagai warga binaan, Su’ud pun mengajukan perkara a quo. Dibantu Kurniawan Adi Nugroho selaku kuasa hukum, Su’ud menyampaikan substansi gugatan.

Hukuman mati yang dipidanakan kepada Su’ud dilatarbelakangi kasus pembunuhan terhadap Dirut PT Asaba, Budyharto Angsono. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2003. Setelah melalui serangkaian proses hukum, kasus pembunuhan ini inkracht pada tahun 2006-2007 lalu.

Pemohon mengaku saat putusannya inkracht, ia sama sekali tidak mengetahuinya. Selain ia sudah lama mendekam dalam bui kala itu, Su’ud pun tidak pernah mendapat informasi apa pun terkait kasusnya, baik dari keluarga maupun kuasa.

Saat mengajukan permohonan ke MK, Su’ud sudah mendekam di balik jeruji besi selama kurang lebih 12 tahun. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang membatasi waktu pengajuan grasi, Su’ud merasa sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengajukan grasi.

“Sebenarnya Pemohon ini mau mengajukan permohonan kalau bisa, jangan dieksekusi karena pidananya adalah pidana mati. Kalau bisa, jangan sampai pidana mati, setidak-tidaknya 15-20 tahun (penjara, red). Sehingga kemudian ada penguranganlah seperti itu, sehingga dia dapat mengabdikan diri pada masyarakat,” jelas Nugroho.

Upaya non-hukum grasi menjadi satu-satunya langkah “terhormat” yang bisa Pemohon lakukan untuk menjauhkan dirinya dari hukuman mati. Upaya hukum seperti Peninjauan Kembali tidak akan ia lakukan. Sebab, Pemohon telah mengakui kesalahannya dan berkeinginan untuk bertobat menyesali semua perbuatannya.

Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebeb, ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pertimbangan Kemanusiaan

Setelah menggelar serangkaian persidangan dan pemeriksaan bukti-bukti, Mahkamah pun mengeluarkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh Su’ud Rusli pada 15 Juli 2016. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan jangka waktu pengajuan grasi dapat dilakukan lebih dari satu tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Hal tersebut diucapkan langsung oleh Ketua MK, Arief Hidayat yang memimpin jalannya persidangan.

Mahkamah menilai permohonan Pemohon berasalan menurut hukum. Secara akal sehat dan atas dasar pertimbangan perikemanusiaan, Mahkamah menilai Pemohon harus diberi kesempatan secara hukum untuk mengajukan grasi.

Kesimpulan tersebut diambil setelah Mahkamah melihat bahwa pemberian grasi sangat penting, tidak hanya untuk terpidana, tetapi juga untuk kepentingan negara misalnya. Sebab, bisa saja terpidana dimaksud sangat dibutuhkan keahliannya maupun perannya dalam mengangkat nama baik bangsa di luar negeri atas prestasi tertentu.

Mahkamah juga memandang bahwa pemberian grasi dapat menjadi kebijakan presiden, misalnya saja untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Grasi pun dinilai dapat dipergunakan sebagai jalan keluar terhadap seorang narapidana yang sangat memilukan keadaannya yang mengalami sakit keras, sakit tua, penyakit menular yang tidak mungkin dapat bertahan hidup dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu secara akal yang sehat dan atas dasar pertimbangan perikemanusiaan kesempatan secara hukum melalui pemberian grasi harus diberikan.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5 Tahun 2010 ternyata potensial menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan demikian juga menghilangkan hak Pemohon jika hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang persyaratannya salah satunya ada novum, sedangkan ditemukannya novum itu sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan penggalan pendapat Mahkamah dalam Putusan No. 107/PUU-XIII/2015 tersebut.

Tidak Harus Terikat

Meski demikian, Mahkamah memahi benar kemungkinan penyalahgunaan pengajuan upaya grasi. Misalnya saja, upaya grasi oleh terpidana atau keluarganya (terutama terpidana mati, red) digunakan  untuk menunda eksekusi atau pelaksanaan putusan.

Terhadap hal tersebut, Mahkamah menyatakan jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak adanya jangka waktu (pengajuan grasi, red) tersebut apabila nyata-nyata terpidana atau keluarganya tidak menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi. Jaksa juga tidak perlu terikat dengan aturan jangka waktu pengajuan grasi, ketika sudah menanyakan kepada terpidana atau keluarganya tentang rencana pengajuan grasi.

“Menurut Mahkamah, tindakan demikian secara doktriner tetap dibenarkan meskipun ketentuan demikian tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang a quo, sehingga demi kepastian hukum tidak ada larangan bagi jaksa selaku eksekutor untuk menanyakan kepada terpidana atau keluarganya perihal akan digunakan atau tidaknya hak untuk mengajukan grasi tersebut,” jelas Suhartoyo.

Di akhir sidang, Arief yang didampingi Hakim Konstitusi lainnya membacakan amar putusan Mahkamah. Pada pokoknya, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi betentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Yusti Nurul Agustin)

*tulisan ini pernah dimuat di Majalah Konstitusi, terbitan Publikasi Humas MK Republik Indonesia

Bila Tidak Permanen, Pengidap Gangguan Jiwa Dapat Gunakan Hak Pilih

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan perkara Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), Kamis (13/10). Dalam amar putusan perkara No. 135/PUU-XIII/2015  yang dimohonkan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat dkk,  Mahkamah menyatakan mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. Dengan adanya putusan a quo, Mahkamah menyatakan penderita gangguan jiwa dapat memperoleh hak memilih, sepanjang tidak mengidap gangguan jiwa permanen.

Ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada yang menyatakan syarat untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada yaitu tidak terganggu jiwa atau ingatannya. Ketentuan tersebut dianggap Perhimpunan Jiwa Sehat, Perludem, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) dkk telah menghilangkan hak konstitusional para penderita gangguan jiwa.

Selain itu, Pemohon menilai ketentuan tersebut telah menghilangkan hak memilih seorang warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih calon kepala daerahnya, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada tahapan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Padahal para Pemohon berkeyakinan bahwa gangguan psikososial atau disabilitas gangguan mental bukanlah jenis penyakit yang muncul terus menerus dan setiap saat.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah memandang bahwa memang terlihat kaitan yang sangat erat, bahkan terlihat identik, antara pendaftaran sebagai calon pemilih dengan hak pilih itu sendiri. Namun demikian, Mahkamah memandang bahwa pendaftaran calon pemilih dan hak pilih adalah dua hal yang secara prinsip berbeda.

Menurut Mahkamah, hak pilih adalah hak warga negara untuk mengikuti pemilihan umum sebagai pemilih. Adapun pendaftaran pemilih menurut Mahkamah adalah sebuah upaya/kegiatan administratif yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai jumlah warga negara yang memiliki hak pilih. “Pendaftaran pemilih merupakan sebuah upaya administratif untuk memastikan bahwa warga negara yang memiliki hak pilih telah dapat mempergunakan haknya pada saat pemilihan umum nanti,” ujar Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul membacakan petikan pertimbangan hukum Mahkamah.

Mahkamah pun berpendapat bahwa andai pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih, yang bersangkutan masih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan cara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU 8/2015. Mempertimbangkan pendapat DPR, Presiden, dan menurut penalaran Mahkamah, ketentuan Pasal 57 tersebut dapat ditafsirkan bahwa para calon pemilih yang tidak memenuhi syarat ayat (3), baik karena alasan sedang terganggu jiwa/ingatannya  maupun karena sedang dicabut hak pilihnya, tetap dapat mengikuti pemilihan umum. Namun tentu saja harus memenuhi syarat sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya ataupun sedang tidak dicabut hak pilihnya.

Karakteristik Berbeda

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal yang memiliki karakteristik berbeda. Keduanya memang saling beririsan namun tidak selalu dapat dipersamakan begitu saja. Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat ahli, Mahkamah menyatakan bahwa gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik otak sebagai wahana penyimpan dan pemroses memori. Sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Masing-masing jenis gangguan, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam.

Dengan demikian, frasa “gangguan jiwa/ingatan” dalam Pasal 57 ayat (3) UU Pilkada menurut Mahkamah harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan. Melainkan, frasa tersebut harus ditegaskan dalam pengelompokan dua kategori yaitu gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih.

Dari hasil mendengarkan keterangan ahli maupun saksi dalam persidangan, Mahkamah menemukan bahwa terdapat penderita yang mengalami pemulihan kondisi kejiwaan atau ingatan nyaris mencapai seratus persen atau setidaknya mengalami pemulihan yang memampukan penderitanya untuk beraktivitas kembali secara normal. Meski begitu, Mahkamah juga melihat ada beberapa penderita yang tidak mengalami pemulihan kondisi jiwa dan/atau ingatan, bahkan sekadar dalam batas minimal untuk dapat beraktivitas secara psikis.

Oleh karena itu, di akhir pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan meskipun hak para Pemohon untuk mengikuti pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum tetap terjamin namun Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada tetap menimbulkan tafsir yang dapat menghilangkan hak para Pemohon untuk didaftar dalam daftar pemilih.

“Maka Mahkamah berpendapat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” jelas Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.  (Yusti Nurul Agustin)

*tulisan ini pernah dimuat di laman http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Konflik antara Pengelola dan Pemilik Apartemen Berujung di Mahkamah Konstitusi

Seiring bertumbuhnya masyarakat urban, beragam persoalan perkotaan juga meningkat. Sebut saja masalah hunian bertingkat semacam rumah susun (rusun) dengan biaya manajemen yang mencekik. Mengambil langkah hukum, tujuh orang penghuni rusun di Jakarta menggugat UU Rusun ke Mahkamah Konstitusi (MK). Membuahkan hasil, sebagian permohonan para Pemohon perkara No. 21/PUU-XIII/2015 tersebut dikabulkan sebagian oleh MK.

Selasa (10/5), MK menggelar sidang pengucapan putusan perkara yang dimohonkan oleh Kahar Winardi, Wandy Gunawan Abdilah, Chuzairin Pasaribu, Lanny Tjahjadi, Henry Kurniawan Muktiwijaya, Pan Esther, dan Liana Atmadibrata. Ketujuh Pemohon tersebut merupakan pemilik apartemen atau rumah susun di berbagai komplek apartemen kelas menengah hingga atas. Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian gugatan Pemohon terhadap Pasal 75 ayat (1) UU Rusun yang selama ini dianggap sebagai biang kerok penyebab konflik antara pengelola dan pemilik apartemen.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan pelaku pembangunan (pengembang) rusun wajib fasilitasi pembentukkan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) meski sarusun (satuan rumah susun) belum sepenuhnya terjual.

Sebelumnya, Pemohon menggugat ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rusun yang memerintahkan pelaku pembangunan (developer) wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir. Sementara Pasal 59 ayat (2) menyatakan masa transisi berakhir paling lama satu tahun sejak penyerahan pertama kali pemilik Sarusun.

Pasal 75 ayat (1) UU Rusun dinilai telah melemahkan posisi pemilik Sarusun. Sebab, ketentuan a quo menunjuk pelaku pembangunan (developer/pengembang) selaku fasilitator pembentukan PPPSRS.

Pemohon berkeinginan, seharusnya pengembang tidak lagi dilibatkan dalam pembentukan PPPSRS. Sebab pada kenyataannya, pengembang kerap mengulur-ulur waktu untuk membentuk PPPSRS dengan alasan belum seluruh ada unit rusun terjual.

Pemohon juga beranggapan bahwa PPPSRS mengandung nilai strategis dan ekonomis. Sebab, organisasi PPPSRS merupakan organ yang dibentuk untuk mengorganisasi pengelolaan rusun yang meliputi kegiatan operasional pemeliharaan dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (pengelolaan manajemen rusun). Dengan adanya peran strategis dan nilai ekonomis yang dimiliki PPPSRS, para Pemohon takut developer rusun akan akan memanfaatkan penguasaan atas PPPSRS untuk merauk keuntungan.

Belarasan Menurut Hukum

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menyatakan dalil tersebut beralasan menurut hukum sebagian. Mahkamah melihat Pemohon memang mengalami ketidakpastian hukum akibat berlakunya ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rusun.

Meski demikian, Mahkamah menilai ketidakpastian hukum dimaksud bukan diakibatkan adanya frasa “pelaku pembangunan” yang diartikan Pemohon sebagai pengembang swasta/selain pemerintah. Menurut Mahkamah, ketidakpastian hukum tersebut terjadi akibat adanya pertentangan antara Pasal 59 ayat (2) UU Rumah Susun dan Penjelasannya dalam mendefinisikan pengertian “masa transisi”.

Seperti diketahui, Pasal 59 ayat (2) menyatakan masa transisi ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun kepada pemilik. Pasal 59 ayat (2)  kemudian diberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “masa transisi” adalah masa ketika sarusun belum seluruhnya terjual. Hal tersebut semakin membingungkan ketika Pasal 75 ayat (1) memerintahkan pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum “masa transisi” sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir.

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah menyatakan adanya perbedaan bahkan pertentangan tersebut dapat dijadikan pembenaran oleh pelaku pembangunan. “Adanya perbedaan, bahkan pertentangan, antara bunyi Pasal 59 ayat (2) UU Rumah Susun dan penjelasannya itu dalam mendefinisikan ‘masa transisi’ dapat dijadikan pembenaran oleh pelaku pembangunan untuk bertindak selaku pengelola dengan alasan Sarusun belum seluruhnya terjual meskipun sudah melampaui jangka waktu satu tahun sementara ia diwajibkan oleh Pasal 59 ayat (1) UU Rumah Susun untuk menjadi pengelola selama masa transisi,” jelas Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna saat membacakan kutipan pertimbangan hukum Mahkamah.

Pemerintah Memfasilitasi

Menghadapi situasi yang demikian, Pemerintah meski bukan pelaku pembangunan Sarusun komersil, tetap harus turut bertanggung jawab untuk memfasilitasi pembentukan PPPSRS. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah ketika telah terbukti bahwa pelaku pembangunan telah dengan sengaja menyalahartikan tafsir kata “memfasilitasi” dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun sehingga pelaku pembangunan tidak lagi memfasilitasi pembentukan PPPSRS.

Pendapat Mahkamah tersebut didasari oleh argumentasi yang bertolak dari fungsi pemerintah untuk melakukan pembinaan yang mencakup beberapa aspek, antara lain, pengendalian dan pengawasan. “Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dimaksud, khususnya terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan, apabila terdapat cukup bukti di mana pelaku pembangunan sengaja menafsirkan pengertian ‘memfasilitasi’ dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan maksud ketentuan tersebut maka Pemerintah dibenarkan oleh Undang-Undang a quo untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk menjamin pelaksanaan UU Rumah Susun sesuai dengan maksud dan tujuannya,” tambah Palguna.

Di akhir sidang pengucapan putusan, Arief yang didampingi enam orang Hakim Konstitusi lainnya kecuali Anwar Usman dan Maria Farida Indrati yang berhalangan hadir, menyampaikan bahwa Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.

“Amar Putusan. Mengadili, menyatakan. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sepanjang frasa ‘Pasal 59 ayat (2)’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan “masa transisi” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh satuan rumah susun,” tegas Arief. (Yusti Nurul Agustin)

*tulisan ini pernah dimuat di Majalah Konstitusi, terbitan Publikasi Humas MK Republik Indonesia

 

Citarasa Seni di Balik Filosofi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

Pernahkah Anda melintas di Jalan Medan Merdeka Barat, Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat? Kalau pernah, pasti Anda pernah melihat Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki sembilan pilar sebagai salah satu ciri khasnya. Atau Anda justru tidak menyadari bahwa gedung tersebut adalah gedung yang dipakai untuk menyelenggarakan persidangan perkara-perkara konstitusi? Tahukah Anda bahwa filosofi didirikannya Gedung MK yang terbuka tanpa dilengkapi pagar memang untuk melambangkan bahwa MK terbuka bagi masyarakat dari kalangan mana pun yang ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya.

Selain sesuai dengan filosofi pembangunan Gedung MK, desain tanpa pagar pada halaman muka maupun belakang dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesan angkuh selaku lembaga peradilan. Tidak heran bila kemudian banyak warga yang melintas di depan Gedung MK menyempatkan diri berfoto dengan Sembilan pilar Gedung MK sebagai latar belakangnya.

Sebenarnya tidak hanya bertujuan agar Gedung MK dapat mudah diakses oleh semua kalangan. Namun, kemudahan juga dimaksudkan bagi para pencari keadilan. Bila selama ini masyarakat sering mengabaikan hak konstitusionalnya yang terlanggar karena takut untuk memperjuangkannya, MK berusaha mebuka akses selebar-lebarnya bagi para pencari keadilan. Ya, itulah filosofi sejati dari ditiadakannya pagar di halaman gedung yang juga kerap disebut sebagai Rumah Konstitusi.

Gedung MK saat ini berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, tepat bersisian dengan Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) dan Gedung Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Namun sebenarnya Gedung MK tersebut baru ditempati sebagai kantor dan ruang persidangan pada tahun 2008. Sebelumnya, sejak dibentuk pada tahun 2003, MK melaksanakan kegiatan persidangan dan perkantoran di beberapa gedung lain denganz berpindah-pindah dalam kurun waktu tertentu.

Sidang pemilihan ketua dan wakil ketua MK pertama kali digelar bahkan di gedung milik lembaga lain, tepatnya di Ruang Rapat Ketua Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2003. MK juga tercatat pernah menyewa ruangan di Hotel Santika Slipi, Jakarta Barat untuk dijadikan kantor sementara. Mulai Agustus sampai dengan Oktober 2003, MK menempati ruangan di Lantai 10 Gedung Hotel Santika tersebut.

Tidak lama kemudian, MK berpindah kantor dengan menyewa ruangan di Gedung Plaza Centris di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan hingga Juni 2004. Karena ruangan yang tidak memadai, para pegawai MK bahkan sempat menyulap lahan parkir kendaraan di Plaza centris  menjadi ruangan kantor modern yang dipergunakan untuk bekerja. Kedua gedung yang disewa MK tersebut sebenarnya hanya dipakai sebagai ruang perkantoran. Untuk persidangan, MK meminjam Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka) di Komplek MPR/DPR. Salah satu ruang di Gedung Mabes Polri yang berlokasi di Jl Trunojoyo Jakarta Selatan dan salah satu ruang di Gedung RRI di Jl Medan Merdeka Barat No. 4 juga turut dijadikan ruang sidang.

Merasa mobilitas kerja para Hakim Konstitusi terhambat sekalis merasa ironis karena MK sebagai pengawal Konstitusi justru tidak memiliki gedung sendiri maka pembangunan Gedung MK mulai digagas dan dijadikan prioritas. Sebagai upaya persiapan, MK melalui Sekretaris Negara mencari lokasi pembangunan Gedung MK yang representatif. Akhirnya pilihan jatuh pada lokasi Gedung Telkom yang saat itu bertempat di Jl Medan Merdeka Barat dengan alasan Plaza Telkom yang berorientasi komersil lebih tepat diganti dengan Gedung MK sebagai salah satu organ negara.

Pembangunan Gedung MK pun dimulai sejak 17 Juni 2005 dengan desain arsitektur neo klasik yang dipadukan dengan arsitektur modern. Kubah utama dengan empat lantai beserta pilar, tangga, hingga mahkota kubah MK didesain dengan nuansa klasik seseuai dengan arsitektur gedung lembaga peradilan pada umumnya di dunia.

Sembilan pilar di depan Gedung MK juga merupakan representasi dari gaya arsitektur klasik. Meski demikian jumlah pilar MK yang berjumlah ganjil yakni Sembilan merupakan suatu terobosan. Sebab, sebelumnya pilar pada bangunan klasik berjumlah genap. Jumlah Sembilan pilar ditetapkan untuk mewakili Sembilan Hakim Konstitusi yang menyangga MK selaku lembaga penegak Konstitusi.

Sedangkan gedung perkantoran MK dibuat tinggi menjulang dengan konsep menara  agar dapat menyediakan banyak ruangan. Hasilnya, Gedung MK tidak hanya menyediakan ruang kerja dan ruang persidangan tetapi juga menyuguhkan karya arsitektur bernilai seni tinggi. (Yusti Nurul agustin)

*tulisan ini pernah dimuat di Rubrik Tahukah Anda, Majalah Konstitusi terbitan Mahkamah Konstitusi

Anak Jalanan Mimpi Jadi Pengusaha Property

Siapa sangka wajah putih bersih yang menggendong backpack itu dulunya seorang anak jalanan yang lusuh? Ketika berbincang dengannya semakin sangsi kalau ia dulu hidup dari satu gerbong kereta ke gerbong kereta lainnya. Sebab, kalimat yang keluar dari mulutnya begitu cerdas dan dibumbui istilah-istilah khas anak kuliah.

“Dulu saya sempat diusir satpam waktu belajar di Fakultas Ekonomi UI. Mungkin karena pakaian saya compang-camping ya,” tutur Ayis Rahim, mahasiswa semester lima Jurusan Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia menceritakan pengalamannya saat menjadi anak jalanan.

Ayis, begitu ia disapa, memang pernah merasakan perihnya dan pekatnya debu jalanan. Hampir dua tahun ia harus merasai tidur berhimpitan dan perut yang tak tentu terisi. Dan hidup seperti itu harus dirasakan oleh Ayis setelah ia memutuskan hijrah ke Jakarta demi cita-citanya. Padahal, Ayis sama sekali tidak punya kenalan maupun saudara di Ibu Kota. “Modal saya waktu itu cuma keyakinan untuk sukses dan uang hasil pinjaman dari tetangga 3 juta rupiah,” ungkapnya.

Dan benar saja, tahun 2007 seusai menamatkan pendidikannya di bangku SMA, Ayis hijrah ke Jakarta. Dalam benak Ayis, ia harus mampu membuktikan ketidakbenaran cemooh orang-orang di sekelilingnya yang meragukan Ayis mampu sukses dan kuliah di Jakarta.

Keinginannya untuk dapat berkuliah di Jakarta sudah dipendamnya sejak kelas 2 SMA. Dan keinginannya semakin menjadi ketika orang-orang disekelilingnya meragukannya. “Waktu itu saya kan hanya seorang anak petani biasa. Untuk bisa sekolah di SMA saja sudah sangat sulit. Saya bekerja apa saja hingga bisa sampai SMA. Semakin orang tidak percaya saya mampu kuliah di Jakarta, semakin kuat keinginan saya,” paparnya.

Seusai SMA, Ayis sempat hendak mengikuti SMPB dan ingin memilih UI sebagai tempat kuliahnya nanti. Namun keinginannya urun dilakukan karena mahalnya biaya kuliah saat itu. Tidak hilang akal, Ayis melihat kesempatannya untuk kuliah terbuka saat melihat iklan salah satu lembaga pendidikan tinggi di Jakarta yang menawarkan biaya murah. Maka terbanglah ia saat itu ke Jakarta meninggalkan kota asalnya, Gorontalo.

Saat berada di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Ayis bertemu seseorang yang menawarkan mengenalkan Ayis dengan kerabatnya di Jakarta. Setibanya di Jakarta Ayis bingung hendak pergi ke mana. Saat itulah ia ingat kenalannya di Bandara Sam ratulangi memberikan nomor telpon seseorang di Jakarta.

“Saya telpon nomor itu. Tapi saya dioper-oper terus sampai empat kali. Telpon keempat itulah yang menyuruh saya ke Depok, ke Masjid Terminal (Master). Tapi karena sudah malam saya ahirnya tidur di emperan toko sampai pagi,” urai Ayis.

Di Master itulah Ayis hidup bersama anak-anak jalanan lainnya selama setahun lebih. Kesehariannya sama seperti anak jalanan lain. Namun, Ayis tak pernah mengemis. Sekali ia pernah diajak ngamen tapi tak dilanjutkannya. Ia lebih senang berjualan sama seperti sewaktu ia masih di Gorontalo.

Aksesoris wanita seperti jepit rambut, kalung, bandana dan sebagainya pernah ia jajakan di KRL Jakarta-Bogor. Air minum dalam kemasan dan panganan kecil pun pernah ia jajakan. Selagi mungkin dan halal, Ayis pasti akan berusaha berjualan apa pun.

Seperti anak jalanan lainnya, Ayis pun tak luput dari razia keamanan dan ketertiban kota. Sewaktu ia berjualan asongan di ragunan dan Masjid Kubah Emas Depok barang dagangannya pernah disita Trantib. Ayis pun tak punya daya dan kuasa untuk mempertahankan jualannya. Kejadian itu terjadi berulang kali. Namun, Ayis tak pernah patah arang. “Saya heran kalau jualan kenapa jadi masalah? Dan kenapa juga barang jualan kami harus disita?” tanyanya retoris sambil tetap bersyukur karena belum pernah “diamankan”.

Ayis mengaku tidak banyak menggantungkan harapannya kepada pemerintah dalam hal memberikan solusi untuk kehidupan anak jalanan. Ia lebih yakin dengan usaha keras dari tiap anak jalananlah yang mampu membuat hidup mereka lebih baik.

Tetap Konsisten

Selama menjadi anak jalanan, mimpi Ayis untuk dapat kuliah di Jakarta tak pernah surut. Ia terus mengumpulkan receh demi receh yang ia dapat. Meski beberapa kali hasil jerih payahnya itu raip entah ke mana, Ayis kembali bangkit untuk menumpulkan mimpinya.

Nggak tahu ke mana ya uangnya. Waktu saya bangun sudah hilang. Yah, namanya juga terminal seperti itu siapa saja bisa masuk,” ujarnya maklum.

Ketika receh demi receh terus dikumpulkannya, mahasiswa FE UI datang mengunjungi rumah singgahnya. Para mahasiswa itu menawarkan bimbingan belajar gratis. Bila pantas, siswa bimbingan belajar itu akan dibantu untuk kuliah di UI.

Saat mengikuti bimbingan belajar di FE UI itulah Ayis sempat diusir satpam karena tidak terlihat seperti anak kuliahan. Meski begitu Ayis tidak merasa terhina dan ia tetap bersemangat mewujudkan mimpinya.

Dan mimpi yang dibawanya dari Gorontalo menemukan wujudnya tak lama kemudian. Ayis berhasil lulus SPMB dan diterima di Jurusan Sastra Jawa, FIB UI. Dan seperti yang dijanjikan para mahasiswa UI sebelumnya, Ayis tidak dikenai biaya kuliah sepeserpun. “Saya kadang juga takjub bisa sampai seperti ini. Tapi saya belum mau berhenti. Saya ingin bisa melanjutkan kuliah S2 di Eropa,” harapnya.

Untuk mewujudkan mimpinya itu, Ayis yang mengaku tidak pandai dalam hal akademik melebarkan sayapnya ke dunia usaha yang sedari dulu digelutinya. Dengan berbekal proposal, ia meminta bantuan dana dari para dermawan. Dan hasilnya? Saat ini Ayis sudah memiliki rumah makan khas Gorontalo yang dinamainya Warung Orasawa. Warung di bilangan Margonda Depok yang sempat dikunjungi Koran Jakarta itu cukup membuktikan konsistensi Ayis dalam mewujudkan mimpinya.

“Di sini saya belajar bagaimana mempertahankan agar usaha rumah makan ini tetap jalan. Bagi saya pelajaran itu ada di mana saja, bukan hanya di bangku kuliah,” tutup anak ketiga dari empat bersaudara itu dengan wajah optimis. (yst)

Data Diri

Nama              : Ayis Rahim

TTL                 : Gorontalo, 22 desember 1988

Orang tua       : Rahim Ambela dan Hawana Lureto

SD                   : SD Inpres Isimu Utara, Gorontalo

SMP                : SMPN I Tibawa, Gorontalo

SMA               : SMAN I Limboto, Gorontalo

Cita-cita          : Pengusaha Properti

Suara Serak Gejala Awal Laringitis

Suara serak sering kali dianggap sebagai radang tenggorokan biasa. Padahal, serak yang sudah berlangsung selama dua minggi atau lebih bisa jadi merupakan tanda awal Laringitis. Bila didiamkan, laryngitis dapat memicu kanker pita suara yang dapat menghilangkan suara Anda selamanya.

Nama laringitis mungkin awam di telinga Anda. Namun, sebenarnya gejala-gejala awal laringitis sering kita jumpai atau bahkan rasakan. Bila Anda merasakan suara serak, suara menjadi lebih pelan kenyaringannya, tenggorokan terasa gatal, sakit, kering, dan kasar di tenggorokan, serta batuk kering, segeralah periksakan diri Anda ke dokter spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT). Pasalnya, gejala-gejala tersebut merupakan salah satu gejala awal laringitis.

Laringitis tidak bisa dianggap sepele. Penyakit yang disebabkan infeksi virus atau bakteri ini menyerang organ fital yang kita gunakan sehari-hari, yaitu pita suara (larynx). “Laringitis itu bisa diartikan sebagai infeksi pada daerah pita suara yang disebabkan virus atau bakteri. Bisa juga karena pita suara terlalu banyak digunakan,” ujar Dokter Spesialis THT Rumah Sakit Fatmawati, dr Sjafruddin Sp THT.

Pita suara yang berada di bawah tenggorokan itu terbentuk dari tulang rawan, otot, dan membran mukosa (lapisan kulit dalam) yang membentuk pintu masuk di batang tenggorok kita (trachea). Pita suara tersebut terbungkus dalam suatu kotak suara yang terbentuk dari dua buah membran mukosa yang terlipat dua membungkus otot dan tulang rawan.

Dalam kondisi normal, pita suara yang kita miliki akan membuka dan menutup dengan lancar sehingga menghasilkan suara. Ketika terjadi laringitis, pita suara tersebut teriritasi sehingga menimbulkan peradangan. Akibatnya, pita suara kita pun membengkak dan suara yang dihasilkannya berubah menjadi parau atau serak. Pada beberapa kasus laringitis, suara penderita menjadi sangat lemah sehingga sulit terdengar.

Menurut Sjafruddin, laringitis memiliki gejala yang serupa dengan radang tenggorokan. Tidak heran bila beberapa penderita laringitis tidak segera mengobati penyakitnya ke dokter THT karena gejalanya yang hampir serupa. “Bedanya dengan radang tenggorokan, kalau radang tenggorokan tidak sampai mengganggu suara, kalau laringitis suara yang dihasilkan terganggu itu tadi,” jelas dokter yang ramah itu.

Salah satu penderita laringitis yang sempat “tertipu” dengan radang tenggorokan, yaitu Rizki Emilia Hasan. Rizki yang akrab dipanggil Kiki menjalani profesi sebagai guru di sekolah dan pengajar di bimbingan belajar. Dalam seminggu Kiki mengaku bisa mengajar sampai 25 jam pelajaran. Sampai akhirnya suaranya semakin lama semakin habis.

“Waktu awal-awal suara saya hilang saya berpikir hanya radang tenggorokan biasa. Saya mengomsumsi obat hisap untuk radang tenggorokan selama beberapa lama. Tapi suara saya tidak kembali normal,” tutur Kiki menceritakan pengalamannya.

Setelah beberapa pekan suara Kiki tidak kunjung pulih, akhirnya ia memeriksakan diri ke dokter THT. Untungnya, dokter hanya mengatakan Kiki menderita laringitis akut. Laringitis akut sendiri hanya berlangsung dalam waktu singkat. Sedangkan laringitis yang berlansung lama sudah sampai pada tahap kronis.

Laringitis akut biasanya terjadi hanya karena adanya iritasi dan peradangan akibat virus atau bakteri. Namun, suara serak yang sering terjadi dapat menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius.

Berkaitan Erat

Laringitis pun dapat terjadi karena ada penyakit lainnya yang sebelumnya diderita pasien. Laringitis akut misalnya, dapat juga terjadi setelah seseorang menderita penyakit selesma, flu, atau radang paru-paru (pneumonia).

Sjafruddin menjelaskan penyakit-penyakit itu berkaitan erat karena dapat memicu iritasi di pita suara. Misalkan saja pada penderita radang paru-paru yang kerap kali batuk dan mengeluarkan lendir. Batuk dan lendir yang membawa bakteri tersebut menginfeksi pita suara yang juga berada di jalan nafas.

Sedangkan laringitis kronis berkaitan dengan pola hidup yang kurang sehat seperti mengonsumsi alkohol dan rokok secara berlebihan.  Merokok dan meminum alkohol dapat memicu asam lambung dari perut. Asam lambung tersebut sering kali naik dan mengalir ke dalam kerongkongan dan tenggorokan. Asam tersebut dapat mengakibatkan iritasi yang mampu merusak pita suara. Kondisi seperti itu disebut gastroesophageal reflux disease (GERD).

Gejala-gejala penyakit yang kerap dianggap ringan seperti pilek dan batuk pun harus diwaspadai. Pasalnya, batuk dan pilek yang mengandung virus tersebut sangat mudah menular lewat udara. Kalau tertular virus kemudian terjadi infeksi di pita suara, sudah dapat dipastikan akan terkena laringitis dengan mudahnya.

Patut diwaspadai juga bagi perokok aktif maupun pasif, gejala yang sama bisa saja merupakan tanda adanya polip, tumor, bahkan kanker (kerusakan sel) pada pita suara. “Bila tidak disertai demam, bisa jadi itu pertanda ada tumor pada pita suara. Kalau ada demamnya berarti laringitis,” jelas Sjafruddin mengingatkan.

Paparan zat-zat yang membuat iritasi, seperti asap rokok, alkohol yang berlebihan, asam lambung atau zat-zat kimia yang terdapat pada tempat kerja merupakan faktor risiko yang dapat menyebabkan laringitis berubah kronis.

Kalau faktor risiko itu tidak dihilangkan, laringitis dapat berkepanjangan. Akibatnya, kerusakan sel-sel di pita suara dapat memicu kanker pita suara. Kalau sudah begitu, tentu suara Anda yang sangat berharga akan hilang selamanya. “Sampai berubah menjadi kanker itu jangka waktunya panjang. Cepat lambatnya juga tergantung kondisi penderita. Tapi lebih baik faktor risiko itu dihindari saja,” tegas Sjafruddin. (yusti nurul agustin)

Puasa Bicara hingga Pengangkatan Pita Suara

Laringitis akut atau kronis dapat didiagnosis dengan terlebih dulu dokter spesialis THT memeriksa secara visual pita suara Anda melalui prosedur yang disebut laryngoscopy. Prosedur tersebut mengharuskan dokter memasukkan semacam cermin ringan dan sangat kecil ke belakang tenggorokan. Bisa juga dokter menggunakan fiber-optic laryngoscopy dengan memasukkan tabung yang kecil dan fleksibel (endoscope) yang dilengkapi kamera berukuran mini dan sangat ringan melalui hidung atau mulut ke arah belakang tenggorokan.

Dokter akan melihat pergerakan pita suara Anda ketika berbicara dengan menggunakan alat-alat bantu tersebut. Bila dokter melihat adanya wilayah yang mencurigakan dan dikhawatirkan merupakan tumor, dokter akan melakukan biopsi, yaitu mengambil contoh jaringan di pita suara untuk dicermati menggunakan mikroskop.

Setelah terdeteksi laringitis yang diderita akut, kronis, atau justru membawa sel kanker, dokter akan memberikan pengobatan yang disesuaikan. Pengobatan terbaik untuk laringitis yang diakibatkan oleh sebab-sebab yang umum, seperti virus, yaitu dengan mengistirahatkan suara Anda sebanyak mungkin dan tidak membersihkan tenggorokan dengan berdehem. Bila penyebabnya adalah zat yang dihirup, maka hindari zat penyebab iritasi tersebut.  Anda juga mungkin akant erbantu bila anda menghirup uap hangat dari baskom yang diisi air panas.

Hal itu pula yang dilakukan Rizki Emilia Hasan, seorang guru di SMK Swasta di daerah Kelapa Gading yang pernah mengalami laringitis mengaku hanya mendapat pengobatan yang mudah. Ia hanya diperiksa bagian pita suaranya dan kemudian diberi obat antibiotik yang dosisinya cukup besar, yaitu 500 miligram sekali minum.

Selain itu, Kiki, begitu ia biasa disapa, diharuskan mengistirahatkan pita suaranya selama seminggu. Selama seminggu itulah ia tidak diperbolehkan bersuara atau dengan kata lain harus melakukan puasa biacara. Meminum banyak cairan juga dilakukan oleh Kiki untuk membantu pemulihan suara.

Laringitis kronis yang juga berhubungan dengan kondisi lain seperti rasa terbakar di ulu hati, merokok, atau mengonsumsi alkohol agak sulit penanganannya. Pertama-tama, penderita diharuskan memperbaiki dulu kondisi-kondisi tersebut. Misalnya, bila Anda merokok, berhentilah merokok.

Seorang perokok yang kerap kali mengalami suara serak disarankan untuk memeriksakan diri secara rutin dan melakukan pemeriksaan menyeluruh pada pita suara anda untuk memastikan tidak adanya sel-sel kanker pada pita suara Anda. Bila pada pita suara Anda terdeteksi kanker, pemeriksaan rutin dan menyeluruh dapat mendeteksi kanker lebih dini. Semakin cepat terdeteksi, kanker pada pita suara biasanya dapat diatasi dengan baik melalui tindakan operasi atau radiasi.

“Di Indonesia teknologinya sudah cukup maju kok untuk tindakan operasi pada laring. Tapi kalau sampai dioperasi berarti suaranya akan hilang selamanya karena pita suara terpaksa diangkat. Kalau mau, nantinya seusai operasi bisa dipasang fibrator yang dapat menghasilkan suara. Selain itu pasien pascaoperasi juga dilatih untuk menggunakan suara perut,” urai dokter spesialis THT dari Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta, dr Sjafruddin Sp THT. (yusti nurul agustin)