Derai Suara Ranting : Kumpulan Sajak Perjalanan Jiwa dan Cinta Sam Mukhtar Chaniago

Jpeg

 

Di zaman paket data lebih berharga dari tinta, siapa yang mau mencetak dan menerbitkan sebuah buku kumpulan sajak? Iya, buku kumpulan SAJAK! Hanya orang gila tentunya. Ya, mereka yang berani menerbitkan buku semacam ini di era paperless tengah digadang-gadang, tentu saja pantas disebut gila.

Apa tidak gila namanya, saat jumlah penjualan buku jauh lebih rendah dari jumlah penjualan paket data, ia malah mencetak dan menerbitkan buku. Siapa yang mau beli?

Apa tidak gila namanya, saat penulis buku populer saja hampir menyerah menghadapi minat baca masyarakat Indonesia yang jauh tertinggal dari negara tetangga, ia malah mencetak dan menerbitkan buku kumpulan sajak. Siapa yang mau beli?

Tapi ia memang pantas disebut gila. Bayangkan saja, dalam rentang 58 tahun usianya, ia masih saja konsisten menulis dan mengumpulkan sajak-sajaknya hingga mewujud dalam bentuk buku kumpulan sajak bertajuk Derai Suara Ranting.

Sosok itu adalah Sam Mukhtar Chaniago, dosen sastra Indonesia di Universitas Negeri Jakarta sekaligus penggiat kebudayaan Betawi di Pusake Betawi.

Ya, ia memang pantas disebut gila karena ia telah berkubang dalam lembaran sajak sejak ia sangat muda. Sajak pertamanya yang dimuat dalam buku ini berkolofon pada tahun 1977. Saat itu usianya baru 17 tahun. Apa yang biasanya dicipta oleh anak muda dalam karya? Cinta, tentu saja. Ia pun begitu.

Diksinya biasa saja, lebih tepat disebut sederhana. Sam tidak memakai kata-kata yang rumit dengan berbagai simbol. Meski demikian, sajak yang ia ciptakan tidak serta-merta menjadi picisan. Sam muda menuangkannya dalam sajak yang alurnya jelas dan cenderung naratif seperti yang terlihat dalam sajak berjudul “ketika aku berada di sana” berikut ini.

ketika aku berada di sana

ketika aku berada di sana

kau diam saja

 

ketika aku bercerita tentang gelapnya malam

yang pada esoknya kujumpai dia bersembunyi

di kornea matamu

 

dan kau diam saja

ketika aku berada di sana

 

Jakarta, September 1977

 

Kesederhanaannya dalam meracik kata terus terlihat hingga ia menginjak usia dewasa. Dalam sajaknya yang berjudul “jalan ini”, Sam kembali menulis sajak dengan pilihan kata yang sederhana namun penghayatannya akan nilai kehidupan semakin dalam seiring usia dan pengalaman hidupnya   bertambah. Dalam sajak bercatatan Agustus 1983 itu, Sam menuangkan kegelisahannya akan masa depan yang tak pasti dan mungkin saja mencelakainya. Untuk menggambarkan hal itu, Sam memilih frasa  “penuh lobang” seperti berikut ini.

jalan ini

jalan yang kita lalui ini

menuju satu keyakinan

bahwa

jalan ini penuh lobang

yang setiap saat membesar

dan kita tidak tahu

kapan dan siapa

anak keturunan

yang bisa menutupnya

oh…

 

Kesederhanaan Sam dalam menuangkan kegundahan hati dan perjalan batinnya lewat sajak juga dapat dilihat lewat 100 lebih sajak lainnya yang dibuat sejak tahun 1977 hingga 2013 dalam buku ini.

Sajak Cinta

Meski buku ini tidak melulu berisikan sajak cinta, namun ada satu rasa cinta yang terus Sam tuangkan dalam kumpulan sajaknya. Rasa cinta itu melulu Sam tujukan untuk istrinya. Sejak menikah pada tahun 1985, Sam tak alpa menulis sajak cinta untuk istrinya hampir setiap tahun. Lewat sajak, seakan Sam menunjukkan upayanya dalam merawat cintanya kepada sang kekasih hati. Lewat sajak-sajaknya pula, Sam memperlihatkan cintanya yang terus bertumbuh seiring kebersamaan mereka dalam membina keluarga.

Salah satu sajak yang Sam persembahkan untuk ulang tahun pernikahannya pada 7 Desember 1993,  berjudul “sewindu sudah aku berkaca pada bola mata itu”. Dalam sajak tersebut, Sam mencurahkan rasa syukurnya telah mengarungi delapan tahun kebersamaan bersama pujaan hati yang ia gambarkan sebagai keindahan abadi, keindahan surgawi.

Masih dalam sajak yang sama, Sam dengan baik menuangkan harapannya untuk masa depan kehidupan pernikahan mereka. Masih dengan kata-kata yang sederhana, Sam menulis “akan kita ramu bersama setiap bentuk kata suka”.

Potret  Sosial  

Sebagai pendidik, Sam telah menginjakkan kakinya di banyak tempat. Di awal-awal pengabdiannya, Sam pernah ditempatkan di daerah-daerah transmigrasi. Tidak hanya di Nusantara, Sam juga sempat  menjejaki Benua Kangguru untuk menempuh pendidikan.

Tiap belahan bumi yang pernah Sam singgahi itu tidak luput dari pengamatannya. Potret kehidupan sosial di berbagai daerah yang ia singgahi ia gubah dalam banyak sajak dalam buku ini. Sajak berjudul “tembang padang lalang” merupakan salah satu sajak yang memotret kehidupan sosial saat ia ditugaskan di daerah transmigrasi pada tahun 1986.

Sajak yang dengan lugas ia tujukan kepada bocah-bocah transmigran itu menggambarkan harapan-harapan para pendatang di tanah perawan yang belum terjamah. Tanah yang tadinya hanya ditumbuhi ilalang, oleh para pendatang hendak disulap menjadi ladang padi. Berikut sebagian kutipan sajaknya.

burung-burung malam

mengajak dua bocah bersenandung

dalam mimpi mimpi mereka

dalam tidur malam mereka

tentang padang lalang

yang habis terbabat oleh tangan tangan mungilnya

dan hari hari berikutnya

berganti dengan tangkai-tangkai padi

yang runduk dan bernas

 

Desain dan Tata Letak

Buku ini tentu saja bukan tanpa cacat. Desain sampul muka dan isi yang terlalu sederhana atau boleh dibilang seperti asal comot dan tempel saja membuat first impression yang kurang baik. Pilihan font pada sampul muka yang “kekanak-kanakan” juga seakan tidak sejalan dengan kekayaan intelektual sebagai buah pemikiran dan perenungan mendalam yang terkandung dalam isi buku ini.

Belum lagi soal layout  buku yang lagi-lagi terkesan asal comot dan tempel. Sebab, buku ini sebenarnya terdiri dari tiga buku yang dijadikan satu, yaitu Tembang Padang Lalang, Tembang Padang Senja, dan Derai Suara Ranting.

Meski jadi satu buku, namun penomoran halaman buku ini belum dijadikan satu sehingga sulit untuk menemukan halaman yang dicari. Begitu pula terkait identitas buku yang tidak ditemukan secara jelas dalam buku ini. Hal-hal semacam itu, meski remeh tapi seharusnya tidak dapat disepelekan. Sebab bagaimanapun, buku terdiri dari isi dan sampul muka sebagai kemasan yang keduanya saling menopang dalam keberhasilan penjualan buku.

Terlebih lagi, buku ini dari segi kualitas percetakan terbilang baik. Kertas yang dipakai termasuk kertas dengan kualitas baik dan tebal. Begitupun dengan tinta yang dipakai tergolong cukup baik. Buku ini pun sudah memiliki nomor ISBN sehingga sangat sayang kalau eksekusinya tidak maksimal.

Meski demikian, terlepas dari kekurangannya, membaca keseluruhan isi buku ini, seakan-akan kita diajak untuk mengikuti perjalanan  penulisnya dalam rentang waktu 33 tahun, sejak 1977 hingga 2013.  Tidak hanya perjalan raga, namun juga jiwa penulisnya sebagai pribadi, suami, orangtua, pendidik, dan bagian komunitas sosial yang kian kaya namun tetap sederhana.

(Jakarta, 30 Desember 2017, Yusti Nurul Agustin)

 

Iklan

Bung Karno : Mencintai Islam, Mewarisi Pancasila

19092631_1359463354107929_4680907248513516789_o

Judul Buku : Bung Karno, Islam, dan Pancasila
Penulis : Dr Ahmad Basarah
Dimensi : xxxviii + 212 halaman

Penerbit : Konstitusi Press (Konpress), Jakarta
Terbit : Cetakan pertama, Juni 2017. Cetakan kedua, Juli 2017

Bung Karno

 Mencintai Islam, Mewarisi Pancasila

Hanya dalam rentang waktu satu bulan, buku Bung Karno, Islam, dan Pancasila ini dicetak ulang. Konstitusi Press selaku penerbit dalam kata pengantarnya menyatakan antusiasme pembaca yang sangat tinggi menjadi alasan buku ini begitu cepat dicetak ulang.

Tidak heran memang, sebab buku yang sebagian besar substansinya berasal dari pokok disertasi doktoral penulis pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang ini seakan lahir di saat yang tepat saat bangsa ini tengah dirundung persoalan anti-Pancasila. Persoalan yang kerap kali membenturkan nilai-nilai agama dengan Pancasila.

Padahal sejatinya dalam perspektif sejarah yang diungkapkan oleh penulis, pemikiran-pemikiran Bung Karno yang salah satunya tertuang dalam Pancasila justru sejalan dengan nilai-nilai agama. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Periode 2008-2013 Moh. Mahfud MD dalam pengantar buku ini, Bung Karno berhasil menelurkan sila ketuhanan sebagai dasar ideologi negara Pancasila. Artinya, Pancasila lewat sila pertamanya sudah mengakhiri polemik mengenai hubungan antara negara dan agama. Meski negara tidak memberlakukan hukum agama tertentu, namun negara memunyai kewajiban untuk menjaga dan melayani setiap warga yang ingin melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

Bung Karno dan Islam

Kaitan erat antara Bung Karno dan Islam tersebut dipaparkan lebih jelas dalam bab pertama buku ini. Ahmad Basarah, penulis buku ini, menyampaikan bahwa sosok Bung Karno tidak hanya dapat disandingkan sebagai pemikir dan pejuang kebangsaan melainkan juga sebagai seorang pemikir dan pejuang Islam.

Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya tulisan hasil pemikiran Bung Karno saat usia belia yang mengikutsertakan oemikiran tentang Islam. Jauh sebelum perumusan Pancasila, tepatnya pada tahun 1926, Bung Karno sudah menulis oemikiran tentang Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Pemikiran Bung Karno tersebut tertuang dalam buku Dibawah Bendera Revolusi Jilid I. Dalam buku tersebut, Bung Karno berpandangan kaum Islam, kaum Nasionalis, dan Marxis dapat saja bersatu ketika menghadapi musuh bersama, yakni kolonialisme dan imperialisme yang telah menjajah bangsa Indonesia ratusan tahun lamanya.

Oleh penulis, hubungan Bung Karno dan Islam digambarkan kian erat saat Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia yang berasaskan Marhaenisme. Konsep Marhaenisme itu kemudian disempurnakan dengan konsepsi Ketuhanan.  Lebih-lebih lagi ketika Bung Karno diasingkan Belanda ke Ende dan Bengkulu. Bung Karno digambarkan telah mendalami agama Islam sehingga Marhaenisme menjadi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan. Puncaknya, keakraban Bung Karno dan Islam menjelma menjadi Pancasila pada pidato tanpa teks tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPK yang kemudian dikenal dengan Pidato Lahirnya Pancasila. Dalam Pancasila itulah Bung Karno membawa dimensi ketuhanan sebagai salah satu sila yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Untuk lebih mengambarkan eratnya hubungan Bung Karno dengan Islam, penulis juga mengutip pengakuan Bung Karno dalam buku karangan Solichin Salam tentang ketertarikan Soekarno remaja terhadap Islam. “Tuhan amatlah bermurah hati pada saya. Pada waktu aku masih muda, diberikannya kepadaku pemimpin-pemimpin yang utama, Tjokroaminoto, Tjipto Mangunkusumo, Ahmad Dahlan…dan lainlain mereka semua itu menanamkan pengaruh yang dalam pada jiwa saya yang dahaga. Terutama sekali Tjokroaminoto, termasuklah salah seorang guru saya yang amat saya hormati, kepribadiannya menarik saya dan Islamismenya menarik saya pula oleh karena tidak sempit.”.

 Masih dalam bab pertama, penulis yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI juga menguraikan kedekatan Bung Karno dengan dunia Islam. Pembelaan presiden pertama Indonesia itu terhadap dunia Islam terlihat saat Indonesia menolak bermain bola dengan Israel dalam penyisihan Piala Dunia tahun 1985. Penolakan tersebut didasari sikap Israel yang terus-menerus melakukan penjajahan terhadap bangsa Palestina. Langkah Bung Karno membela kepentingan dunia Islam kembali berlanjut saat Indonesia memutuskan keluar dari PBB tahun 1965 dengan alasan PBB telah menguntungkan Israel dan merugikan negara-negara Arab, termasuk Palestina.

Sebagai kesimpulan bab pertama buku ini, penulis terang-terangan menyatakan bahwa pandangan yang menyudutkan Bung Karno dengan sebutan sekuler dan komunis adalah pandangan yang ahistoris, mengesampingkan fakta-fakta sejarah perkembangan pemikiran, tindakan, dan sumbangsing Bung karno kepada Islam dan dunia Islam.

Oleh penulis, paparan kedekatan Bung Karno dengan Islam tersebut dilengkapi dengan catatan kaki yang bertebaran di banyak halaman buku ini. Lumrah,sebab buku ini bersumber dari karya ilmiah yang isinya dapat dipertangungjawabkan.

Perumusan Pancasila

Masih menggunakan sudut pandang sejarah, dalam bab kedua buku ini penulis melanjutkan penjelasannya mengenai proses sejarah perumusan Pancasila yang melibatkan Bung Karno. Sejak paragraf awal bab kedua, penulis menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara bersumber dari Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Fakta sejarah tersebut pun sudah diakui secara yuridis oleh negara lewat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Pengakuan secara yuridis oleh negara tersebut menurut penulis telah mengakiri dikotomi sejarah kelahiran Pancasila yang rawan memecah belah persatuan bangsa. Sebab diketahui sebelumnya terdapat  tiga versi kelahiran Pancasila, yaitu Pancasila 1 Juni 1945yang diidentikkan dengan golongan Soekarnois; Pancasila 22 Juni 1945 yang diidentikkan dengan golongan Islam; dan Pancasila 18 Agustus 1945 yang diidentikkan dengan golongan Orde Baru.

Dalam bab kedua ini, penulis secara rinci memaparkan urutan sejarah perumusan Pancasila yang dimulai sejak berakhirnya penjajahan Belanda, dimulainya penjajahan Jepang,  kekalahan Jepang, dimulainya persiapan kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya Pancasila lahir lewat pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPK.

“Demikianlah, pada tanggal 1 Juni 1945 itu, Bung Karno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari lima dasar negara Indonesia yang diusulkannya berkenaan dengan permasalahan di sekitar dasar negara Indonesia merdeka. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pidato Bung Karno itu, yang kemudian diterima secara aklamasi oleh BPUPK sebagai dasar dalam penyusunan falsafah negara (philosophische grondslag) Indonesia merdeka. Artinya, dalam 54 Ibid., hlm. 20. Bagian Kedua Proses Sejarah Perumusan Pancasila Bung Karno, Islam, dan Pancasila 35 sidang BPUPK Bung Karno-lah satu-satunya yang tegas mengusulkan filosofische grondslag untuk negara yang akan dibentuk; yaitu lima sila yang disebut Pancasila,” tulis Basarah.

Dalam buku setebal 212 ini, Basarah juga menguraikan banyak hal terkait kedudukan hukum Pancasila, Pancasila sebagai cita hukum, pengujian konstitusional undang-undang oleh MK, dan Pancasila sebagai tolok ukur pengujian UU di MK. Di bab terakhir atau bab ketujuh, penulis bahkan menjabarkan masing-masing sila Pancasila.

Begitu rinci, sistematis, dan disertai bukti-bukti sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan menjadikan buku ini layak untuk dibaca oleh sejarawan, pakar hukum tatanegara, praktisi, negarawan hingga masyarakat awam. Sebab dengan memahami substansi buku ini, penulis berharap Golongan Islam dan Golongan Kebangsaan dapat menciptakan titik temu dalam memahami, menerima, serta melaksanakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Pantaslah dalam sambutan buku ini, Megawati Soekarnoputri selaku anak biologis dan ideologis Bung Karno berharap buku ini dapat diketahui khalayak ramai agar pemikiran-pemikiran dan warisan luhur para pendiri bangsa dapat selalu diketahui asal-usulnya dari generasi ke generasi dan dari zaman ke zaman.

*tulisan ini dimuat di Majalah Konstitusi edisi September 2017 pada rubrik Resensi

Hoax, Definisi Hingga Ilusi Sufi

A hoax is a deliberately fabricated falsehood made to masquerade as the truth.[1] It is distinguishable from errors in observation or judgment,[1] rumors, urban legends, pseudosciences and April Fools’ Day events that are passed along in good faith by believers or as jokes.[2]
hoak
Definisi hoax di atas saya ambil dari wikipedia. Mungkin saking seringnya kata itu kita pakai dalam ucapan lisan maupun tulisan, sebentar lagi akan dimasukkan dalam KBBI (atau sudah?). Mungkin ada padanan katanya dalam litelatur bahasa Nusantara, mungkin juga akan digunakan panduan pembentukan kata serapan.

Pastilah kata itu akan menjadi [hoak] karena setahu saya tidak ada bentuk fonem [ax] dalam bahasa Indonesia. CMIIW.

Merujuk kepada definisi yang diberikan oleh wikipedia di atas, bisa diterjemahkan secara bebas bahwa hoax merupakan berita khayal. Ya, khayal. Yang tidak ada, diada-adakan. Atau sebagian memang ada, namun dibumbui sana-sini sehingga menjadi khayalan belaka.

Kalau dicari wujudnya, hoax seperti angin. Tidak tersentuh, namun imbasnya terasa. Kadang semilir yang dibiarkan berlalu, kadang seperti taifun yang merusak segala.

Pada tingkat paling imajiner, hoax kerap kali disembah layaknya Tuhan. Yang keberadaanya diyakini benar sampai ke relung kebatinan tiap insan. Seperti seorang sufi, yang memilih sendiri bercengkrama dengan Tuhannya. Pembuat hoax dan para penyebar hoax juga asik sendiri menikmati kesendiriannya bersama hoax.

Sayangnya, hoax hanyalah khayalan yang menyamar menjadi bentuk paling riil. Kalau ia sampai dikultuskan layaknya mengkultuskan seorang nabi atau wali, maka sejatinya penyembah hoax tak jauh berbeda dengan pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Tidak masuk akal, seperti karomah menggandakan uang yang dikatakan dimiliki Taat Pribadi. Benar-benar tidak masuk akal, terlebih sekarang zaman e-cash. Tapi nyatanya, banyak yang percaya dan membabtis dirinya sendiri sebagai pengikut Taat Pribadi, dari kalangan terpelajar sekalipun.

Samalah seperti hoax. Tidak masuk akal. Benar-benar muskil. Tapi banyak yang menuhankannya, termasuk kalangan terdidik yang sebagian waktunya dihabiskan untuk menggerogoti bangku sekolah. (Yusti Nurul Agustin)

Demi Kemanusiaan, Jangka Waktu Pengajuan Grasi Lebih dari Satu Tahun Sejak “Inkracht”

Su’ud Rusli sang terpidana mati kasus Asabri boleh sedikit bersenang hati. Upayanya menghindari hukuman mati kembali terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Pengujian Undang-Undang Grasi. Dalam amar putusannya,  Mahkamah menyatakan pengajuan grasi tidak dibatasi waktu satu tahun lagi sejak inkracht.

Kesempatan sekali lagi untuk menghindari hukuman mati. Kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki diri. Kesempatan sekali lagi untuk memberdayakan diri untuk lingkungannya. Itulah yang diharapkan Su’ud Rusli saat mengajukan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Grasi dengan nomor perkara  107/PUU-XIII/2015 September tahun lalu.

Harapan itu dilontarkan dari mulutnya sendiri saat sidang perdana perkara ini digelar untuk pertama kalinya di Ruang Sidang Pleno MK pada 9 September 2015 lalu.  Hadir didampingi petugas Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya, Su’ud Rusli meminta ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang membatasi waktu pengajuan grasi dibatalkan. Pasal tersebut mengatur bahwa pengajuan grasi oleh terpidana paling lama diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum mengikat (inkracht).

“Sebagai orang yang berjiwa prajurit, saya tidak pernah berani meminta apa pun kepada negara, juga tidak berani meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan ini. Keinginan saya hanyalah masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pinta Su’ud Rusli mengiba kala itu di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Demi membuktikan dirinya masih pantas untuk diberikan kesempatan hidup lebih lama lagi, Su’ud mengaku telah melakukan perbuatan baik selama ditahan di Lapas Kelas 1 Porong, Surabaya. Selama menjadi warga binaan Lapas Kelas 1 Porong Surabaya, Su’ud mengaku telah mengoordinasi berbagai kegiatan pembinaan kepada sesama warga binaan. Misalnya saja, kegiatan pembinaan kerja pembuatan berbagai produk sampai kegiatan pembinaan peningkatan disiplin bagi warga binaan lainnya.

Substansi Permohonan

Berbekal perbuatan baiknya sebagai warga binaan, Su’ud pun mengajukan perkara a quo. Dibantu Kurniawan Adi Nugroho selaku kuasa hukum, Su’ud menyampaikan substansi gugatan.

Hukuman mati yang dipidanakan kepada Su’ud dilatarbelakangi kasus pembunuhan terhadap Dirut PT Asaba, Budyharto Angsono. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2003. Setelah melalui serangkaian proses hukum, kasus pembunuhan ini inkracht pada tahun 2006-2007 lalu.

Pemohon mengaku saat putusannya inkracht, ia sama sekali tidak mengetahuinya. Selain ia sudah lama mendekam dalam bui kala itu, Su’ud pun tidak pernah mendapat informasi apa pun terkait kasusnya, baik dari keluarga maupun kuasa.

Saat mengajukan permohonan ke MK, Su’ud sudah mendekam di balik jeruji besi selama kurang lebih 12 tahun. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang membatasi waktu pengajuan grasi, Su’ud merasa sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengajukan grasi.

“Sebenarnya Pemohon ini mau mengajukan permohonan kalau bisa, jangan dieksekusi karena pidananya adalah pidana mati. Kalau bisa, jangan sampai pidana mati, setidak-tidaknya 15-20 tahun (penjara, red). Sehingga kemudian ada penguranganlah seperti itu, sehingga dia dapat mengabdikan diri pada masyarakat,” jelas Nugroho.

Upaya non-hukum grasi menjadi satu-satunya langkah “terhormat” yang bisa Pemohon lakukan untuk menjauhkan dirinya dari hukuman mati. Upaya hukum seperti Peninjauan Kembali tidak akan ia lakukan. Sebab, Pemohon telah mengakui kesalahannya dan berkeinginan untuk bertobat menyesali semua perbuatannya.

Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebeb, ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pertimbangan Kemanusiaan

Setelah menggelar serangkaian persidangan dan pemeriksaan bukti-bukti, Mahkamah pun mengeluarkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh Su’ud Rusli pada 15 Juli 2016. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan jangka waktu pengajuan grasi dapat dilakukan lebih dari satu tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Hal tersebut diucapkan langsung oleh Ketua MK, Arief Hidayat yang memimpin jalannya persidangan.

Mahkamah menilai permohonan Pemohon berasalan menurut hukum. Secara akal sehat dan atas dasar pertimbangan perikemanusiaan, Mahkamah menilai Pemohon harus diberi kesempatan secara hukum untuk mengajukan grasi.

Kesimpulan tersebut diambil setelah Mahkamah melihat bahwa pemberian grasi sangat penting, tidak hanya untuk terpidana, tetapi juga untuk kepentingan negara misalnya. Sebab, bisa saja terpidana dimaksud sangat dibutuhkan keahliannya maupun perannya dalam mengangkat nama baik bangsa di luar negeri atas prestasi tertentu.

Mahkamah juga memandang bahwa pemberian grasi dapat menjadi kebijakan presiden, misalnya saja untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Grasi pun dinilai dapat dipergunakan sebagai jalan keluar terhadap seorang narapidana yang sangat memilukan keadaannya yang mengalami sakit keras, sakit tua, penyakit menular yang tidak mungkin dapat bertahan hidup dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu secara akal yang sehat dan atas dasar pertimbangan perikemanusiaan kesempatan secara hukum melalui pemberian grasi harus diberikan.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5 Tahun 2010 ternyata potensial menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan demikian juga menghilangkan hak Pemohon jika hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang persyaratannya salah satunya ada novum, sedangkan ditemukannya novum itu sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan penggalan pendapat Mahkamah dalam Putusan No. 107/PUU-XIII/2015 tersebut.

Tidak Harus Terikat

Meski demikian, Mahkamah memahi benar kemungkinan penyalahgunaan pengajuan upaya grasi. Misalnya saja, upaya grasi oleh terpidana atau keluarganya (terutama terpidana mati, red) digunakan  untuk menunda eksekusi atau pelaksanaan putusan.

Terhadap hal tersebut, Mahkamah menyatakan jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak adanya jangka waktu (pengajuan grasi, red) tersebut apabila nyata-nyata terpidana atau keluarganya tidak menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi. Jaksa juga tidak perlu terikat dengan aturan jangka waktu pengajuan grasi, ketika sudah menanyakan kepada terpidana atau keluarganya tentang rencana pengajuan grasi.

“Menurut Mahkamah, tindakan demikian secara doktriner tetap dibenarkan meskipun ketentuan demikian tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang a quo, sehingga demi kepastian hukum tidak ada larangan bagi jaksa selaku eksekutor untuk menanyakan kepada terpidana atau keluarganya perihal akan digunakan atau tidaknya hak untuk mengajukan grasi tersebut,” jelas Suhartoyo.

Di akhir sidang, Arief yang didampingi Hakim Konstitusi lainnya membacakan amar putusan Mahkamah. Pada pokoknya, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi betentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Yusti Nurul Agustin)

*tulisan ini pernah dimuat di Majalah Konstitusi, terbitan Publikasi Humas MK Republik Indonesia

Bila Tidak Permanen, Pengidap Gangguan Jiwa Dapat Gunakan Hak Pilih

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan perkara Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), Kamis (13/10). Dalam amar putusan perkara No. 135/PUU-XIII/2015  yang dimohonkan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat dkk,  Mahkamah menyatakan mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. Dengan adanya putusan a quo, Mahkamah menyatakan penderita gangguan jiwa dapat memperoleh hak memilih, sepanjang tidak mengidap gangguan jiwa permanen.

Ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada yang menyatakan syarat untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada yaitu tidak terganggu jiwa atau ingatannya. Ketentuan tersebut dianggap Perhimpunan Jiwa Sehat, Perludem, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) dkk telah menghilangkan hak konstitusional para penderita gangguan jiwa.

Selain itu, Pemohon menilai ketentuan tersebut telah menghilangkan hak memilih seorang warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih calon kepala daerahnya, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada tahapan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Padahal para Pemohon berkeyakinan bahwa gangguan psikososial atau disabilitas gangguan mental bukanlah jenis penyakit yang muncul terus menerus dan setiap saat.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah memandang bahwa memang terlihat kaitan yang sangat erat, bahkan terlihat identik, antara pendaftaran sebagai calon pemilih dengan hak pilih itu sendiri. Namun demikian, Mahkamah memandang bahwa pendaftaran calon pemilih dan hak pilih adalah dua hal yang secara prinsip berbeda.

Menurut Mahkamah, hak pilih adalah hak warga negara untuk mengikuti pemilihan umum sebagai pemilih. Adapun pendaftaran pemilih menurut Mahkamah adalah sebuah upaya/kegiatan administratif yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai jumlah warga negara yang memiliki hak pilih. “Pendaftaran pemilih merupakan sebuah upaya administratif untuk memastikan bahwa warga negara yang memiliki hak pilih telah dapat mempergunakan haknya pada saat pemilihan umum nanti,” ujar Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul membacakan petikan pertimbangan hukum Mahkamah.

Mahkamah pun berpendapat bahwa andai pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih, yang bersangkutan masih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan cara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU 8/2015. Mempertimbangkan pendapat DPR, Presiden, dan menurut penalaran Mahkamah, ketentuan Pasal 57 tersebut dapat ditafsirkan bahwa para calon pemilih yang tidak memenuhi syarat ayat (3), baik karena alasan sedang terganggu jiwa/ingatannya  maupun karena sedang dicabut hak pilihnya, tetap dapat mengikuti pemilihan umum. Namun tentu saja harus memenuhi syarat sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya ataupun sedang tidak dicabut hak pilihnya.

Karakteristik Berbeda

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal yang memiliki karakteristik berbeda. Keduanya memang saling beririsan namun tidak selalu dapat dipersamakan begitu saja. Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat ahli, Mahkamah menyatakan bahwa gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik otak sebagai wahana penyimpan dan pemroses memori. Sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Masing-masing jenis gangguan, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam.

Dengan demikian, frasa “gangguan jiwa/ingatan” dalam Pasal 57 ayat (3) UU Pilkada menurut Mahkamah harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan. Melainkan, frasa tersebut harus ditegaskan dalam pengelompokan dua kategori yaitu gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih.

Dari hasil mendengarkan keterangan ahli maupun saksi dalam persidangan, Mahkamah menemukan bahwa terdapat penderita yang mengalami pemulihan kondisi kejiwaan atau ingatan nyaris mencapai seratus persen atau setidaknya mengalami pemulihan yang memampukan penderitanya untuk beraktivitas kembali secara normal. Meski begitu, Mahkamah juga melihat ada beberapa penderita yang tidak mengalami pemulihan kondisi jiwa dan/atau ingatan, bahkan sekadar dalam batas minimal untuk dapat beraktivitas secara psikis.

Oleh karena itu, di akhir pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan meskipun hak para Pemohon untuk mengikuti pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum tetap terjamin namun Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada tetap menimbulkan tafsir yang dapat menghilangkan hak para Pemohon untuk didaftar dalam daftar pemilih.

“Maka Mahkamah berpendapat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” jelas Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.  (Yusti Nurul Agustin)

*tulisan ini pernah dimuat di laman http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Konflik antara Pengelola dan Pemilik Apartemen Berujung di Mahkamah Konstitusi

Seiring bertumbuhnya masyarakat urban, beragam persoalan perkotaan juga meningkat. Sebut saja masalah hunian bertingkat semacam rumah susun (rusun) dengan biaya manajemen yang mencekik. Mengambil langkah hukum, tujuh orang penghuni rusun di Jakarta menggugat UU Rusun ke Mahkamah Konstitusi (MK). Membuahkan hasil, sebagian permohonan para Pemohon perkara No. 21/PUU-XIII/2015 tersebut dikabulkan sebagian oleh MK.

Selasa (10/5), MK menggelar sidang pengucapan putusan perkara yang dimohonkan oleh Kahar Winardi, Wandy Gunawan Abdilah, Chuzairin Pasaribu, Lanny Tjahjadi, Henry Kurniawan Muktiwijaya, Pan Esther, dan Liana Atmadibrata. Ketujuh Pemohon tersebut merupakan pemilik apartemen atau rumah susun di berbagai komplek apartemen kelas menengah hingga atas. Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian gugatan Pemohon terhadap Pasal 75 ayat (1) UU Rusun yang selama ini dianggap sebagai biang kerok penyebab konflik antara pengelola dan pemilik apartemen.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan pelaku pembangunan (pengembang) rusun wajib fasilitasi pembentukkan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) meski sarusun (satuan rumah susun) belum sepenuhnya terjual.

Sebelumnya, Pemohon menggugat ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rusun yang memerintahkan pelaku pembangunan (developer) wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir. Sementara Pasal 59 ayat (2) menyatakan masa transisi berakhir paling lama satu tahun sejak penyerahan pertama kali pemilik Sarusun.

Pasal 75 ayat (1) UU Rusun dinilai telah melemahkan posisi pemilik Sarusun. Sebab, ketentuan a quo menunjuk pelaku pembangunan (developer/pengembang) selaku fasilitator pembentukan PPPSRS.

Pemohon berkeinginan, seharusnya pengembang tidak lagi dilibatkan dalam pembentukan PPPSRS. Sebab pada kenyataannya, pengembang kerap mengulur-ulur waktu untuk membentuk PPPSRS dengan alasan belum seluruh ada unit rusun terjual.

Pemohon juga beranggapan bahwa PPPSRS mengandung nilai strategis dan ekonomis. Sebab, organisasi PPPSRS merupakan organ yang dibentuk untuk mengorganisasi pengelolaan rusun yang meliputi kegiatan operasional pemeliharaan dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (pengelolaan manajemen rusun). Dengan adanya peran strategis dan nilai ekonomis yang dimiliki PPPSRS, para Pemohon takut developer rusun akan akan memanfaatkan penguasaan atas PPPSRS untuk merauk keuntungan.

Belarasan Menurut Hukum

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menyatakan dalil tersebut beralasan menurut hukum sebagian. Mahkamah melihat Pemohon memang mengalami ketidakpastian hukum akibat berlakunya ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rusun.

Meski demikian, Mahkamah menilai ketidakpastian hukum dimaksud bukan diakibatkan adanya frasa “pelaku pembangunan” yang diartikan Pemohon sebagai pengembang swasta/selain pemerintah. Menurut Mahkamah, ketidakpastian hukum tersebut terjadi akibat adanya pertentangan antara Pasal 59 ayat (2) UU Rumah Susun dan Penjelasannya dalam mendefinisikan pengertian “masa transisi”.

Seperti diketahui, Pasal 59 ayat (2) menyatakan masa transisi ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun kepada pemilik. Pasal 59 ayat (2)  kemudian diberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “masa transisi” adalah masa ketika sarusun belum seluruhnya terjual. Hal tersebut semakin membingungkan ketika Pasal 75 ayat (1) memerintahkan pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum “masa transisi” sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir.

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah menyatakan adanya perbedaan bahkan pertentangan tersebut dapat dijadikan pembenaran oleh pelaku pembangunan. “Adanya perbedaan, bahkan pertentangan, antara bunyi Pasal 59 ayat (2) UU Rumah Susun dan penjelasannya itu dalam mendefinisikan ‘masa transisi’ dapat dijadikan pembenaran oleh pelaku pembangunan untuk bertindak selaku pengelola dengan alasan Sarusun belum seluruhnya terjual meskipun sudah melampaui jangka waktu satu tahun sementara ia diwajibkan oleh Pasal 59 ayat (1) UU Rumah Susun untuk menjadi pengelola selama masa transisi,” jelas Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna saat membacakan kutipan pertimbangan hukum Mahkamah.

Pemerintah Memfasilitasi

Menghadapi situasi yang demikian, Pemerintah meski bukan pelaku pembangunan Sarusun komersil, tetap harus turut bertanggung jawab untuk memfasilitasi pembentukan PPPSRS. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah ketika telah terbukti bahwa pelaku pembangunan telah dengan sengaja menyalahartikan tafsir kata “memfasilitasi” dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun sehingga pelaku pembangunan tidak lagi memfasilitasi pembentukan PPPSRS.

Pendapat Mahkamah tersebut didasari oleh argumentasi yang bertolak dari fungsi pemerintah untuk melakukan pembinaan yang mencakup beberapa aspek, antara lain, pengendalian dan pengawasan. “Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dimaksud, khususnya terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan, apabila terdapat cukup bukti di mana pelaku pembangunan sengaja menafsirkan pengertian ‘memfasilitasi’ dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan maksud ketentuan tersebut maka Pemerintah dibenarkan oleh Undang-Undang a quo untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk menjamin pelaksanaan UU Rumah Susun sesuai dengan maksud dan tujuannya,” tambah Palguna.

Di akhir sidang pengucapan putusan, Arief yang didampingi enam orang Hakim Konstitusi lainnya kecuali Anwar Usman dan Maria Farida Indrati yang berhalangan hadir, menyampaikan bahwa Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.

“Amar Putusan. Mengadili, menyatakan. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sepanjang frasa ‘Pasal 59 ayat (2)’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan “masa transisi” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh satuan rumah susun,” tegas Arief. (Yusti Nurul Agustin)

*tulisan ini pernah dimuat di Majalah Konstitusi, terbitan Publikasi Humas MK Republik Indonesia

 

Citarasa Seni di Balik Filosofi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

Pernahkah Anda melintas di Jalan Medan Merdeka Barat, Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat? Kalau pernah, pasti Anda pernah melihat Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki sembilan pilar sebagai salah satu ciri khasnya. Atau Anda justru tidak menyadari bahwa gedung tersebut adalah gedung yang dipakai untuk menyelenggarakan persidangan perkara-perkara konstitusi? Tahukah Anda bahwa filosofi didirikannya Gedung MK yang terbuka tanpa dilengkapi pagar memang untuk melambangkan bahwa MK terbuka bagi masyarakat dari kalangan mana pun yang ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya.

Selain sesuai dengan filosofi pembangunan Gedung MK, desain tanpa pagar pada halaman muka maupun belakang dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesan angkuh selaku lembaga peradilan. Tidak heran bila kemudian banyak warga yang melintas di depan Gedung MK menyempatkan diri berfoto dengan Sembilan pilar Gedung MK sebagai latar belakangnya.

Sebenarnya tidak hanya bertujuan agar Gedung MK dapat mudah diakses oleh semua kalangan. Namun, kemudahan juga dimaksudkan bagi para pencari keadilan. Bila selama ini masyarakat sering mengabaikan hak konstitusionalnya yang terlanggar karena takut untuk memperjuangkannya, MK berusaha mebuka akses selebar-lebarnya bagi para pencari keadilan. Ya, itulah filosofi sejati dari ditiadakannya pagar di halaman gedung yang juga kerap disebut sebagai Rumah Konstitusi.

Gedung MK saat ini berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, tepat bersisian dengan Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) dan Gedung Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Namun sebenarnya Gedung MK tersebut baru ditempati sebagai kantor dan ruang persidangan pada tahun 2008. Sebelumnya, sejak dibentuk pada tahun 2003, MK melaksanakan kegiatan persidangan dan perkantoran di beberapa gedung lain denganz berpindah-pindah dalam kurun waktu tertentu.

Sidang pemilihan ketua dan wakil ketua MK pertama kali digelar bahkan di gedung milik lembaga lain, tepatnya di Ruang Rapat Ketua Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2003. MK juga tercatat pernah menyewa ruangan di Hotel Santika Slipi, Jakarta Barat untuk dijadikan kantor sementara. Mulai Agustus sampai dengan Oktober 2003, MK menempati ruangan di Lantai 10 Gedung Hotel Santika tersebut.

Tidak lama kemudian, MK berpindah kantor dengan menyewa ruangan di Gedung Plaza Centris di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan hingga Juni 2004. Karena ruangan yang tidak memadai, para pegawai MK bahkan sempat menyulap lahan parkir kendaraan di Plaza centris  menjadi ruangan kantor modern yang dipergunakan untuk bekerja. Kedua gedung yang disewa MK tersebut sebenarnya hanya dipakai sebagai ruang perkantoran. Untuk persidangan, MK meminjam Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka) di Komplek MPR/DPR. Salah satu ruang di Gedung Mabes Polri yang berlokasi di Jl Trunojoyo Jakarta Selatan dan salah satu ruang di Gedung RRI di Jl Medan Merdeka Barat No. 4 juga turut dijadikan ruang sidang.

Merasa mobilitas kerja para Hakim Konstitusi terhambat sekalis merasa ironis karena MK sebagai pengawal Konstitusi justru tidak memiliki gedung sendiri maka pembangunan Gedung MK mulai digagas dan dijadikan prioritas. Sebagai upaya persiapan, MK melalui Sekretaris Negara mencari lokasi pembangunan Gedung MK yang representatif. Akhirnya pilihan jatuh pada lokasi Gedung Telkom yang saat itu bertempat di Jl Medan Merdeka Barat dengan alasan Plaza Telkom yang berorientasi komersil lebih tepat diganti dengan Gedung MK sebagai salah satu organ negara.

Pembangunan Gedung MK pun dimulai sejak 17 Juni 2005 dengan desain arsitektur neo klasik yang dipadukan dengan arsitektur modern. Kubah utama dengan empat lantai beserta pilar, tangga, hingga mahkota kubah MK didesain dengan nuansa klasik seseuai dengan arsitektur gedung lembaga peradilan pada umumnya di dunia.

Sembilan pilar di depan Gedung MK juga merupakan representasi dari gaya arsitektur klasik. Meski demikian jumlah pilar MK yang berjumlah ganjil yakni Sembilan merupakan suatu terobosan. Sebab, sebelumnya pilar pada bangunan klasik berjumlah genap. Jumlah Sembilan pilar ditetapkan untuk mewakili Sembilan Hakim Konstitusi yang menyangga MK selaku lembaga penegak Konstitusi.

Sedangkan gedung perkantoran MK dibuat tinggi menjulang dengan konsep menara  agar dapat menyediakan banyak ruangan. Hasilnya, Gedung MK tidak hanya menyediakan ruang kerja dan ruang persidangan tetapi juga menyuguhkan karya arsitektur bernilai seni tinggi. (Yusti Nurul agustin)

*tulisan ini pernah dimuat di Rubrik Tahukah Anda, Majalah Konstitusi terbitan Mahkamah Konstitusi